Suara Masjid Dari Masjid Membangun Bangsa
Oleh: Fathurroji NK
SUARAMASJID.com| JUMAT, 16 Desember 2016. Bersyukur kepada Allah SWT, event akbar sepanjang sejarah dunia dalam bentuk Aksi Super Damai 2 Desember 2016 gelar sajadah, berdoa dan shalat Jumat di kawasan Monas untuk bangsa Indonesia berjalan tertib dan damai.
Peristiwa akbar yang akrab ditulis dengan Aksi 212 ini melibatkan lebih dari 5 juta umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Semangat persatuan umat Islam nampak tergambar jelas dalam Aksi 212 ini. Umat Islam benar-benar merasakan rasa persaudaraan, saling peduli, saling berbagi, saling membantu, meski tak kenal siap dia, dari mana dia, suku apa dia, Islam apa dia, semua berbaur dalam ukhuwah Islamiyah.
Tiba-tiba, dua hari pasca peristiwa bersejarah itu, tepatnya pada Minggu, 4 Desember 2016 muncul di berbagai media yang mengabarkan bahwa CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Peduli Pesantren (YPP). Tak tanggung-tanggung berdiri sebagai pengurusnya adalah para tokoh Islam di negeri ini.
Sebelum beberapa tokoh Islam ada yang mundur dari kepengurusan, tercatat beredar susunan pengurus yang dikabarkan gatra.com (10/12) bahwa Ketua Dewan Pembina: KH Said Aqil Siroj; Anggota: Mahfud MD, Hajriyanto Y. Thohari, Ahmad Rofiq. Sedangkan Ketua Dewan Pengawas: KH Salahuddin Wahid dan Anggota : Firmanzah, Yamin Tawary.
Keberadaan YPP besutan Ketua Partai Perindo ini pun sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam, terutama mereka yang aktif di dunia lembaga Islam seperti pesantren. Semangat Aksi 212 yang masih membuncah di hati sanubari umat Islam seperti tersulut lagi dengan adanya YPP ini.
Dalam sebuah pertemuan Halaqah dan Silaturrahim Syuriah PBNU dengan Ulama Pesantren dan Syuriah NU se-Jatim di Surabaya, Rabu (7/12), sejumlah ulama pesantren se-Jatim juga mendesak PBNU untuk melepaskan diri dari keterlibatan dalam YPP yang diprakarsai tokoh non muslim keturunan China ini.
Gayung pun bersambut, setelah para kiai mendesak agar beberapa tokoh Islam yang duduk di kepengurusan YPP untuk mundur, akhirnya beberapa pengurus menyatakan sikapnya. Seperti KH. Salahudin Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Solah pun menyatakan tidak bersedia untuk bergabung.
“Saya sudah berkirim surat ke YPP dan menyatakan tidak bersedia duduk di dalam yayasan di posisi manapun,” ujar adik kandung Gus Dur itu kepada wartawan di Surabaya, Jumat (9/12).
Kemudian tokoh Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari juga menolak bergabung dalam kepengurusan YPP. Sebelumnya, Hajriyanto diposisikan sebagai anggota Dewan Pembina YPP. Penolakan Hajriyanto dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq yang menghubunginya (10/12). Hajriyanto menolak bergabung karena ada larangan pengurus Muhammadiyah untuk bergabung ke dalam organisasi atau yayasan sejenis. Selain itu, juga untuk menghindari kontroversi di masyarakat.
Sementara dua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini mundur, masih belum diikuti oleh tokoh lainnya seperti Ketua PBNU Prof. Said Aqil Sirad dan Prof. Mahfud MD.
Bola pun menggelinding, kontroversi keikutsertaan tokoh Islam berada di kepengurusan YPP pun masih menjadi obrolan tak henti dari kalangan pesantren. Melihat kenyataan ini, lembaga Islam dalam hal ini pesantren pun tak tinggal diam untuk menyatak sikapnya terhadap keberadaa YPP.
Sebanyak lebih dari 500 pimpinan dan perwakilan pondok pesantren yang tergabung di Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) yang tersebar di seluruh Indonesia ini memutuskan untuk menolak segala bentuk bantuan dari YPP, pasalnya pesantren adalah lembaga penegakan agama (iqomatuddin) sehingga nilai-nilai perjuangan harus terus menerus tercermin dalam sikap pimpinan pesantren.
Dari ujung Madura pun menyuarakan hal yang sama, Aliansi Ulama Madura (AUMA) menyerukan kepada para pengasuh Pondok Pesantren, khususnya di Madura, untuk menolak segala bentuk bantuan dari YPP. Di Bogor, Jawa Barat ratusan ulama se Bogor Raya juga menyatakan penolakan dalam bentuk apapun yang megatasnamakan YPP.
Di Banten, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten secara resmi juga menolak keberadaan YPP. Tak tanggung-tanggung, pernyataan sikap FSPP ini melibatkan 3496 pondok pesantren di Provinsi Banten.
Di Sumatera, para pimpinan pesantren di Sumatera Barat bersepakat, bahwa mereka menyatakan penolakan YPP jika akan coba-coba menjalankan aksinya ke pesantren-pesantren di Sumatera Barat.
Begitu juga Forum Pesantren Alumni Gontor (FPA Gontor) yang memiliki lebih dari 250 pesantren di Indonesia ini juga menyatakan menolak keberadaan YPP ini.
Belum ada data secara pasti dan tepat jumlah pesantren di Indonesia, namun setidaknya ada gambaran pada data Kemenag tahun 2010, bahwa jumlah pesantren di Indonesia sekitar 25.785 pesantren, jumlah ini tentunya bertambah banyak lagi.
Potensi Ekonomi dan Politik Pesantren
Jika setiap pesantren rata-rata ada 300 santri saja, maka akan jumlah santrinya mencapai 7.7 juta lebih santri. Padahal kita tahu bahwa banyak pesantren yang santrinya jumlahnya di atas 1.000 santri.
Keberadaan pesantren di seluruh Indonesia ini sebenarnya menjadi lahan ekonomi yang luar biasa jika dikelola menjadi satu holding umat. Anggaplah kita buat Bank Pesantren. Di mana bank ini para pemilik sahamnya adalah pesantren-pesantren di Indonesia.
Sebagai gambaran, bila dari jumlah 25.785 pesantren itu 50 persennya memiliki minimarket atau koperasi santri, maka akan ada kegiatan ekonomi yang melibatkan kios penjualan sebanyak 12.892 kios. Jika dalam sehari setiap pesantren menyisihkan keuntungan 25.000 saja maka dalam sebulan pesantren akan bisa mengumpulkan dana 750.000 x 12.892 = 9.669.000.000/ bulan. Jika dikali 12 bulan maka terkumpul 116.028.000.000/tahun.
Di atas adalah hitung-hitungan kasar saya dengan asumsi setiap pesantren menyisihkan 25.000/hari dari keuntungan kios atau koperasi di setiap pesantren. Saya yakin, sebenarnya angka itu bisa ditingkatkan lebih besar lagi.
Terbayang, uang umat Islam ini sebenarnya besar sekali jika dikelola dengan baik dan amanah. Makanya tak heran jika pemilik modal di bidang minimarket ekspansi dan merapat ke pesantren untuk bisa memasok barang-barang mengisi etalase kios atau mendirikan minimarket di pesantren-pesantren.
Jumlah pesantren di atas juga menjadi ladang potensial bagi para politikus untuk bisa mendulang suara di basis pesantren, terutama masyarakat sekitar pesantren, para orangtua yang memondokkan anaknya ke pesantren dan lain sebagainya. Jika konteksnya untuk pemimpin nomor satu di negeri ini dalam hal ini mencalonkan jadi presiden, maka menggandeng pesantren menjadi aksi efektif dan efisien untuk bisa meraup suara di basis pesantren.
Umat Islam harus Bangkit
Apa yang telah dilakukan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo dengan Yayasan Peduli Pesantren cukup beralasan jika sebagian umat Islam tersadar dan lalu mengambil sikap. Bos MNC ini selain sebagai politikus dari partai Perindo juga sedang gencar-gencarnya sambang di pesantren-pesantren. Bahkan jika para santri tidak faham, maka tampilan Hary yang mengenakan peci hitam dan terkadang berkalung surban ini bisa membuat anak-anak santri mencium tangan Hary yang non Muslim ini, layaknya mencium tangan ustadz atau kiainya.
Hary dalam peresmian YPP mengatakan, “Ada puluhan ribu pesantren di Indonesia, tapi kondisi sarana dan prasarana tidak mendukung. Padahal kita tahu di situ adalah pendidikan agama dan moral,” katanya seperti dilansir jppn.com, Minggu (4/12)
Lebih lanjut Hary mengatakan, YPP akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemuka agama ataupun organisasi kemasyakaratan berbasis Islam. Sedangkan dana untuk YPP berasal dari corporate social responsibility (CSR) MNC Gorup serta bantuan dari berbagai mitra kerja dan masyarakat luas yang peduli pada pendidikan di pesantren.
Untuk langkah awal akan ada suntikan dana dari pribadi Hary dan mitra MNC ke YPP. Besarnya Rp 2 miliar. “Semoga bisa memperoleh pendidikan yang baik, baik dari segi agama maupun pendidikan umum. Dalam tahun ini saya targetkan bantuan Rp 5 miliar,” ujarnya.
Paparan di atas, pesantren dengan segala potensinya secara tidak langsung telah menjadi bidikan pemilik modal. Entah itu bidikan dalam ekonomi dan politik. Karenanya, gagasan Hary dengan YPP-nya seharusnya menyadarkan kita umat Islam untuk lebih instropeksi diri, bahwa bangsa Indonesia berpenduduk mayoritas Islam ini memiliki potensi besar, baik di sisi ekonomi dan politik. Jika kedua bidang ini dikuasai oleh asing, aseng maka jangan heran jika umat Islam berada di pinggiran menjadi penonton dan penggembira. Kenyataan ini sedang berlangsung di negeri ini.
Saatnya, Spirit Aksi 212 menjadi momentum kebangkitan umat Islam di Indonesia. Mari kita bangun kekuatan yang berserak, mari kita eratkan ukhuwah yang retak, mari kita himpun potensi ekonomi umat yang bercerai dan mari kita kokohkan perpolitikan yang terberai. Aksi 212 menjadi bukti bahwa umat Islam di negeri ini siap berjuang untuk bangsa ini, menjadi lebih baik lagi dan lebih mandiri. Selamat beramal sholeh di Jumat berkah ini. Wallhualam bisshawab.
