Menag: Pendalaman Kitab Kuning Harus Ditingkatkan

CIREBON, SM–Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai adanya penurunan pengajaran kitab kuning di pondok pesantren. Penilaian ini didasarkan pada temuan penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2010 lalu.

Menurutnya, temuan litbang menunjukkan bahwa kitab kuning yang diajarkan para kyai pesantren jumlahnya rata-rata 13 kitab dari ratusan bahkan ribuan yang ada. Sementara  para santri hanya mengaji 9 (sembilan) kitab kuning saja. Ini berarti  tingkat pembelajaran kitab kuning di pesantren semakin menurun.

“Sungguh ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi kita semua, dunia pesantren dan Kementerian Agama sekaligus,” kata Menag saat memberikan sambutan pada Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren, Cirebon, Sabtu (9/4) malam.

Menag mengapresiasi komitmen para kyai dan santri pondok Buntet Pesantren  yang tetap konsisten mengaji kitab kuning dengan pola salafiyahnya. Menag yakin, semakin mendalami kitab kuning, santri akan semakin kuat ilmu keagamaannya.

Sebagai langkah afirmatif,  lanjut Menag, Kementerian Agama telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, baik terkait kelembagaan maupun bantuan. Pada aspek kelembagaan, Kemenag telah membuka ruang kelembagaan baru untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dalam mendidik putera-puterinya menjadi kader ulama. Kelembagaan baru itu adalah Pendidikan Diniyah Formal, Satuan Pendidikan Muadalah,  dan Ma’had Aly.

“Ketiganya merupakan entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqqih fiddin (ahli ilmu agama),” papar Menag seperti dilansir situs resmi kemenag.go.id (10/4).

Menurut Menag, ketiga lembaga ini diselenggarakan oleh dan berada di pesantren. Sebagai satuan pendidikan yang bersifat formal, Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren memiliki civil effect yang sama dengan sekolah dan madrasah. Civil effect tersebut antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan sertifikasi guru, akreditasi, dan lain-lain.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah terdiri dari pendidikan umum (20%) dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning (80%). Lulusannya, selain dapat melanjutkan pada jenjang di atasnya, juga pada jenis pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK/PTU) atau jenis pendidikan umum berciri khas Islam (MI/MTs/MA/PTKI).

Adapun Ma’had Aly, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly, menjadi salah satu bentuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Ma’had Aly memiliki kewenangan dan hak yang sama sebagaimana UIN, IAIN, STAIN, atau PTKI lainnya. Ma’had Aly didesain untuk melahirkan tokoh agama dan kyai yang berwawasan luas, matang dalam ilmu keislaman, menguasai khazanah pondok pesantren yang berbasis kitab kuning, serta menjadi pengayoman masyarakat. Karenanya, Ma’had Aly hanya dapat didirikan oleh dan berada di lingkungan pesantren.

“Kami berharap inisiasi kelembagaan pendidikan keagamaan Islam berbasis pondok pesantren ini menjadi ikhtiar bersama yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk pondok pesantren, negara, dan bangsa,” tutur Menag. [FR]

 

 

Komentar

About redaksi

Mau kirim tulisan kegiatan masjid? Kirim ke suaramasjidkita@gmail.com Terima kasih

Check Also

Wali Kota Bogor Tinjau Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor

SUARA MASJID | Bogor–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau kemajuan pembangunan Masjid Agung dan …

Suling

Pangdam Jaya Apresiasi Program Subuh Keliling PMJ di Masjid Cut Meutia

SM | Jakarta—Ada yang spesial di acara Subuh Keliling (Suling) Polda Metro Jaya yang dilaksanakan …

Translate »