Ingin Capai Market Share 5%, DSN-MUI Sosialisasi 4 Fatwa

JAKARTA, SM–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar silaturahim dan sosialisasi fatwa terbaru dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada Rabu (24/2), tujuannya untuk mencapai pangsa pasar lembaga keuangan sebesar 5 persen.

Menurut Ketua DSN-MUI DR. KH. Ma’ruf Amin, tahun 2015 pencapaian target pasar masih di bawah 5 persen, dengan kondisi perekonomian Indonesia melewati kondisi krisis di berbagai sector termasuk sector keuangan.

Kiai Ma’ruf juga mengatakan bahwa DSN-MUI selama tahun 2015 telah menghasilkan 100 fatwa. Keberhasilan ini karena adanya kerjasama yang baik antara DSN-MUI dengan Bank Indonesia, yang sekarang pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, keberhasilan pengembangan keuangan syariah jika ada kerjasama saling mendukung dengan lembaga otoritas keuangan dan bisnis semacam BI, OJK, dan Kemnenterian Keuangan. “Ini sudah terbukti di masa lalu, sekarang dan insya Allah seterusnya,” paparnya.

Dalam sosialisasi ini, DSN-MUI menyosialisasikan 4 fatwa terbaru yaitu tentang transaksi lindung nilai syariah, sertifikat deposito syariah, anuitas syariah untuk program pensiun dan pedoman transaksi voucher multi manfaat syariah.

Sementara itu Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya Siregar mengatakan bahwa market share perbankan syariah masih rendah. “Saya perlu mengingatkan, di 2016 di mana diawali dengan share perbankan syariah yang terhempas,” ungkap Mulya dalam acara sosialisasi empat fatwa baru DSN di Jakarta, Rabu (24/2)

Mulya menjelaskan ada tiga hal yang akan bisa mendorong perkembangan perbankan syariah untuk mencapai 5 persen. Pertama, adalah insentif yang diberikan kepada perbankan konvensional berupa kemudahan menambah kantor cabang, bila memperbanyak produk keuangan syariah.

“Pada 21 Jan 2016 ada ketentuan mengenai bank umum konvensional agar lebih memperhatikan bank syariah. Itu sudah lama kita diskusikan bahkan sejak saya di Bank Indonesia (BI). Tapi tak kunjung terwujud. Baru di Januari dapat direalisasikan,” paparnya.

Kedua, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) oleh pemerintah. Sekarang bersama BI, OJK juga ikut dalam perumusan Peraturan Presiden (Perpres) dan ditargetkan selesai dalam tahun ini.

Ketiga, pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Sekarang tengah dilakukan seleksi formatur BPKH sebagai penggerak lembaga ke depannya. Dana yang akan diawasi mencapai Rp 80 triliun, menurut Mulya akan besar dampaknya terhadap perbankan syariah bila dioptimalkan.

“Kami sangat harapkan jangan sampai terjadi dana BPKH ditempatkan bukan di bank syariah. Seperti sukuk, silahkan pemerintah keluarkan sukuk, tapi negara harus kembalikan ke bank syariah untuk menyimpan,” pungkasnya. [FR]

Komentar

About redaksi

Mau kirim tulisan kegiatan masjid? Kirim ke suaramasjidkita@gmail.com Terima kasih

Check Also

BWA Ajak Masyarakat Kembangkan EcoWakaf

Jakarta (SM) –Badan Wakaf Alquran (BWA) mempelopori inovasi wakaf dengan mengkampanyekan hakikat wakaf menggunakan kekuatan …

Kemenag Terbitkan Panduan Ibadah Ramadhan saat Wabah Covid

SM| Jakarta–Kementerian Agama RI pada Senin (6/4) menerbitkan edaran Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri …

Translate »