Gabungan Asosiasi Haji Minta Pertemuan Koordinasi dengan Kemenag

SM | Jakarta–Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuanga Haji (BPKH) mengundang asosiasi untuk membahas bagaimana tindaklanjut paska diumumkannya pembatalan ibadah haji pada tahun ini. Pasalnya masih banyak masalah yang perlu dibahas bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui asosiasi haji dan umrah.

“Kami meminta Kementerian Agama segera mengundang kami untuk duduk bersama membahas tindak lanjut paska haji dibatalkan,” kata Ketua Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Menurut dia, banyak masalah dalam penyelenggaraan haji khusus yang mesti dibahas bersama antara pemerintah dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK), salah satunya terkait dengan tanggungjawab masing-masing pihak, baik dari pemerintah, PIHK kepada jamaah serta PIHK kepada pihak ketiga terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Semua masalah ini perlu dibahas secara rinci agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan.

“Karena bagi kami sebagai PIHK ada kewajiban untuk menjamin pelaksanaan haji kedepan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Kata dia bagaimanapun, citra dunia usaha di sektor haji khusus ini sangat sensitif dan perlu banyak koordinasi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Maka dari itu kesempatan untuk bertemu dengan pemerintah dalam hal ini Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan.

“Kami berharap pertemuan koordinasi dengan Kemenag dan BPKH dapat segera dilakukan secepatanya untuk menghindari kemungkinan terjadinya dampak dari keputusan pembatalan haji 2020,”  katanya.

Fuad berharap, keputusan meniadakan penyelenggaraan haji tahun ini tidak mengganggu daripada kesehatan usaha para PIHK, karena bagaimanapun PIHK memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi perusahaan, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentunya eksistensi usaha di sektor haji khusus ini perlu didukung pemerintah dengan memberikan kebijakan-kebijak yang berpihak kepada dunia usaha.

“Pembahasan bersama ini penting dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan paska pengumuman dibatalkannya penyelenggaraan haji tahun ini,” katanya.

Fuad mengatakan secara umum, Forum SATHU memahami kebijakan Menteri Agama yang memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, khususnya karena sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan kepastian terkait jadi atau tidaknya menyelenggarakan ibadah haji di tengah pendemi Covid-19.

“Secara umum kami memahami dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama bapak Fachrul Razi saat ini,” ujarnya.

Seperti diketahui Forum SATHU ini merupakan gabungan dari tiga asoasiasi umrah dan haji khusus di antaranya Himpunan Penyelenggara  Umrah dan Haji ( Himpuh), Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound- Indonesia  (Asphurindo). [nk]

Komentar

About redaksi

Mau kirim tulisan kegiatan masjid? Kirim ke suaramasjidkita@gmail.com Terima kasih

Check Also

Pembatalan Haji 2020, Dirjen: Saudi Belum Buka Akses Layanan

SM | Jakarta–Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji 1441H/2020M. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah …

Efek Covid-19, Pemerintah Putuskan Haji 2020 Tidak Berangkat

SM | Jakarta–Calon jemaah haji tahun ini mesti bersabar. Rencana keberangkatan haji yang sudah di …

Translate »