Home / Berita Umat / Kapolri Tito: Atribut Natal Fokus yang Melekat di Badan Muslim

Kapolri Tito: Atribut Natal Fokus yang Melekat di Badan Muslim

SUARAMASJID.com| Jakarta— Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin membahas fatwa MUI di kediaman Tito. Dalam pertemuan itu, sepakat yang dimaksud dengan atribut adalah yang menempel di badan. Tito mengimbau agar permasalahan ini tidak melebar ke masalah lainnya.

“Inti dari ini tadi adalah pengusaha jangan memaksa karyawan muslim untuk memakai atribut non Muslim. Jangan melebar ke yang lain. Misalnya ada pohon natal di cafe, dirusak, bisa ditangkap. Itu perusakan,” kata Tito di kediamannya, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa  (20/12/2016).

Kapolri Tito menegaskan, polisi akan menindak perusahaan yang memaksa karyawan muslim mengenakan atribut Natal. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Kiai  Ma’ruf.

“Penindakan ini bukan karena fatwa MUI, melainkan unsur pemaksaan dengan ancaman pemecatan, itu sudah masuk ke dalam pelanggaran KUHP 335 ayat 2,” katanya seperti dilansir viva.com.

Namun Tito menyampaikan, bahwa kondisinya akan lain apabila ada orang Muslim yang mengenakan atribut keagamaan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan, maka itu diperbolehkan. “Tapi kalau mereka yang mengenakan atribut dengan sadar dan mengetahui fatwa MUI menyatakan haram, maka tanggung jawab sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Tito.

Disampaikan Tito bahwa inti dari isi fatwa MUI sangat jelas, tidak ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada muslim, terlebih lagi dengan mengancam karyawan akan dipecat.

Menurut Kiai Ma’ruf, sosialisasi itu mestinya diinisiatori MUI cabang di setiap daerah. ”Lead-nya itu MUI cabang, dengan mengundang Polri dan TNI,” ungkapnya.

Kiai Ma’ruf juga berharap pemerintah daerah bersama penegak hukum, terutama Polri bersama-sama dengan MUI cabang untuk mensosialisasikan fatwa tersebut.

Dia menegaskan, penertiban hanya boleh dilakukan pihak pemerintah, bukan ormas seperti yang terjadi belakangan. ”MUI secara tegas tidak membenarkan adanya sweeping ormas,” jelasnya.

Kiai Ma’ruf mengatakan ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa haram dan tidak dipatuhi warga, maka dosa ditanggung masing-masing.

“Bagi mereka yang menggunakan atribut karena terpaksa itu menjadi tanggung jawab pribadinya, kalau bahasa agamanya dia menanggung dosanya sendiri. Karena sudah ada fatwa yang mengatur,” tuturnya dikuti detik.com.

Kita ketahui, bahwa MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Sejatinya, Fatwa ini bersifat rekomendasi yang ditujukan bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada seluruh masyarakat untuk menghormati wujud toleransi dan jaminan perlindungan hak-hak asasi keagamaan sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. [FR]

 

 

Komentar

About redaksi

Mau kirim tulisan kegiatan masjid? Hubungi 0817-19-5001 Terima kasih

Check Also

2.860 Masjid di Jaksel Telah Gelar Jakarta Maghrib Mengaji

SM| Jakarta–Program Jakarta Maghrib Mengaji di wilayah Jakarta Selatan terus ditingkatkan karena banyak respon positif …

Translate »